Sekda Kuansing digugat di Komisi Informasi Riau

Sumber: Simpledesa

Wartautama.co (Pekanbaru-Kuansing) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kuantan Singingi-disebut Kuansing- digugat dalam sengketa keterbukaan informasi publik oleh seorang aktivis keterbukaan informasi Padil Saputra. Sebagaimana amanat Permendagri Nomor 3 Tahun 2017, Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama melekat pada jabatan seorang Sekda (ex officio). Gugatan Penyelesaian Sengketa Keterbukaan Informasi Publik tersebut terdaftar di Komisi Informasi Riau pada Selasa 13 Februari 2024.

Gugatan dilayangkan sebab tanggapan yang diberikan oleh Pihak Pemkab Kuansing atas Permohonan Informasi Padil Saputra dinilai kurang lengkap dan tidak memenuhi standar yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.

Bacaan Lainnya

“Kita minta beberapa informasi tentang kegiatan yang bersumber dari uang rakyat, dari uang APBD. Itu wajib diumumkan, namun tidak diberikan. Karena waktunya sudah masuk, sengketa kita layangkan” Ujar Padil saat ditemui Pewarta Selasa 14 Februari 2024 di Pekanbaru.

Padil menerangkan bahwa gugatan tersebut dimaksudkan untuk mendorong keterbukaan informasi publik dan guna mengkawal kegiatan pemerintah agar sesuai dengan maksud dan tujuan pelaksanaannya.

“Permohonan dan Gugatan dilayangkan untuk dan dalam rangka mendorong keterbukaan informasi publik. (juga) Mengkawal kegiatan pemerintah agar sesuai dengan maksud dan tujuan” Imbuh Padil kembali.

Pihak Pemkab Kuansing mengaku belum menerima dan mengetahui perihal gugatan tersebut.

“ooh yang Fadil ya…belum tau saya informasinya pak Valdi…nanti saya telpon anggota kalau memang ada suratnya…InsyaAllah kita mengikutinya pak..” Ujar Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Pemkab Kuansing, Hendra Roza, saat dihubungi melalui WhatsApp (13/02)

Pemkab Kuansing akan mencari informasi terkait gugatan tersebut.

“iya pak Valdi…namun saya suruh anggota cari informasi ke KI apa udah ada suratnya..” Ujar Hendra kembali. (Valdi)

Pos terkait