Setara Institute: Putusan MK Terkait ASN KPK Harus Dipatuhi Sebagai Acuan Bernegara

Wartautama.co (Jakarta) – Hendardi Ketua SETARA Institute mengatakan, Putusan Mahkamah Konstitusi adalan ihwal konstitusionalitas norma terkait alih status pegawai KPK. Dimana telah dipertegas bahwa secara normatif Pasal 69B ayat 1 dan Pasal 69C UU KPK tidak bermasalah.

“Putusan MK ini mesti dipatuhi sebagai acuan bernegara. Oleh karena itu, Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (Perkom) No. 1 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara, yang merupakan turunan dari ketentuan UU KPK,” kata Hendardi dalam siaran pers di Jakarta, Rabu (01/09/2021).

Apalagi kata pengamat hukum ini, hal tersebut sedang diuji Mahkamah Agung, dan besar kemungkinan akan diputus sama oleh MA. Yakni bahwa Perkom 1/2021 memiliki dasar hukum kokoh pada Pasal 69 (1) dan Pasal 69C UU KPK dimaksud.

“Pasal 69B ayat 1 dan Pasal 69C UU KPK tidak bermasalah. Saya yakin MA pun akan memperkuat Perkom 1/2021 Tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara,” tegas Hendardi yang juga Inisiator Human Security Initiative (HSI).

Menurutnya, sebagai produk hukum turunan (derivatif) dari UU KPK. Semestinya Perkom 1/2021 tidak akan mengandung masalah legalitas, apalagi sebelumnya MA juga telah memutus legalitas dan Permenpan No. 61 Tahun 2018 Tentang Optimalisasi Pemenuhan Kebutuhan/Formasi PNS dalam Seleksi PNS 2018.

“Intinya hal yang mengatur Test Wawasan Kebangsaan (TWK) untuk calon Pegawai Negeri Sipil sudah sah dan konstitusional,” tandasnya.

Terakhir kata Hendardi, Putusan-putusan terkait pengujian norma sebagaimana di MK dan MA, diharapkan menjadi pengadil yang tegas. Terkait ihwal kebijakan alih status pegawai KPK yang sudah dijalankan dan dilaksanakan.

“Langkah-langkah yudisial, tetap masih bisa ditempuh oleh warga negara yang merasa dirugikan atas implementasi norma yang ada dalam UU KPK maupun Perkom 1/2021. Jika ada dugaan kekeliruan pada implementasi norma, maka itu domain administrasi negara yang tetap bisa dipersoalkan,” pungkas Hendardi dengan gamblang. (red)

Penulis: RB. Syafrudin Budiman SIP

KUKERTA UNRI

Tetap Terhubung

16,985FansSuka
2,458PengikutMengikuti
61,453PelangganBerlangganan

Terbaru

Babinsa Koramil 06/Sungai Apit Tingkatkan Pengawasan Prokes di Pasar Sungai Apit

Wartautama.co (Siak) –Dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di wilayah Kecamatan Sungai Apit, Anggota Koramil 06/ Sungai Apit Kodim 0303/Bengkalis Kopka Agus Sumantri...

Polda Sumut berhasil ungkap 5 perampok Toko Emas di Pajak Simpang Limun

Wartautama.co (Medan) - Kapolda Sumut pimpin Press Release pengungkapan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Toko Mas Aulia Chan dan Masrul F. Rabu...

Babinsa Bersama MPA Laksanakan Giat Patroli Karhutla di Kampung Sungai Berbari

Wartautama.co (Siak) – Anggota Koramil 06/ Sungai Apit Kodim 0303/Bengkalis Sertu Supardi dan Serda Sabam Manurung bersama MPA terus melaksanakan upaya antisipasi kebakaran hutan...

Senjata Api Disita dari Pelaku Perampok di Pasar Simpang Limun Medan

Wartautama.co (Medan) | Belum lupa diingatan kita kasus perampokan toko emas yang sempat menghebohkan di pasar Simpang Limun Jalan Sisingamangara Medan, Kamis (26/8/2021) beberapa...

Berita Terkait

Presiden Jokowi Groundbreaking Pembangunan Pabrik Baterai Kendaraan Listrik Pertama di Asia Tenggara

Wartautama.co (Jakarta) - Presiden Joko Widodo pagi ini, Rabu, 15 September 2021, melakukan groundbreaking pembangunan pabrik baterai kendaraan listrik pertama di Indonesia. Tak hanya...

Nelayan Jumrah Senang Dapat Bantuan Perahu Mesin dari Bupati Rohil

Wartautama.co (Rohil) - Secara simbolis, Bupati Rokan Hilir (Rohil) Afrizal Sintong membagikan sebanyak 10 buah perahu mesin kepada nelayan pencari ikan sungai Rokan...

Ombudsman RI Mendada Lakukan Penilaian di Kantor DPMPTSP

Wartautama.co (Rohil) - Tanpa pemberitahuan, secara mendadak Kepala Ombudsman RI Perwakilan Riau H Ahmad Fitri dan rombongan melakukan penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik...

Partai UKM Indonesia Sebut Ambang Batas 20 Persen Merupakan Hegemoni Politik Kekuasaan Korup

Wartautama.co (Jakarta) - Partai UKM Indonesia meminta kepada Pemerintah, DPR RI dan Mahkamah Konstitusi merubah Undang Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait...

Meranti Jadi Central Kakap Putih di Indonesia

Wartautama.co (Meranti) - Kepala Dinas Prikanan Eldy SPi Msi menyampaikan dengan adanya Program Kakap Putih Meranti akan terus berjalan Artinya dari pembeli daya dan...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini